Penyusunan APBD Didorong Lebih Fokus pada Belanja Produktif dan Layanan Dasar

Ditjen Bina Keuda Kemendagri mendorong pemerintah daerah menyusun APBD yang lebih fokus pada belanja produktif, layanan dasar, dan pencapaian target pembangunan daerah.

APBD harus menjadi instrumen fiskal yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya daftar program dan kegiatan rutin tahunan.

“Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus transparan, akuntabel, tertib, dan terintegrasi dari perencanaan sampai pelaporan.”

Pemerintah daerah diminta memperkuat prioritas belanja, mengurangi alokasi yang kurang berdampak, dan memastikan program mendukung standar pelayanan minimal.

Ditjen Bina Keuda juga menekankan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

Dengan kualitas APBD yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan Fiskal Daerah

Ditjen Bina Keuda akan terus memperkuat pembinaan agar pengelolaan APBD semakin efektif, berkualitas, dan mendukung pelayanan publik daerah.